Makalah 1
Oleh : Nasichun Amin,M.Ag (Penghulu Madya
dan Kepala KUA Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik Jawa Timur)
Hukum Waris adalah peraturan yang mengatur siapa saja yang
berhak menjadi ahli waris (yang bisa mewarisi harta) dari seseorang yang telah
meninggal dunia dan mengatur bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris
dari harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan dan dimiliki oleh orang yang
meninggal.
Hukum Waris Islam merupakan reformasi besar-besaran dari hukum
waris jaman jahiliyah, walaupun dilakukan secara bertahap. Berikut beberapa
perubahan ketetapan hukum yang terjadi dari jaman jahiliyah secara tabel
sebaimana berikut :
Hukum
Waris Jahiliyah
|
Hukum
Waris Islam
|
Wanita tidak bisa jadi ahli waris, hanya laki-laki saja
yang menjadi ahli waris bahkan wanita bisa menjadi harta warisan
|
Wanita dan laki-laki sama-sama menjadi ahli waris dengan
pembagian tertentu dan wanita bukan harta warisan
|
Perjanjian persaudaraan menjadi sebab saling mewarisi
|
Pada awal Islam masih mengakui perjanjian persaudaraan dan
persaudaraan ketika hijrah sebagai sebab saling mewarisi, namun pada akhir
syari'at mengenai waris hal tersebut dihapus.
|
Anak angkat laki-laki bisa menjadi ahli waris
|
Pada awal Islam mengakui namun akhir syari'at Islam menghapus
pengangkatan anak sebagai sebab saling mewarisi
|
Pembebasan budak, tuan budak yang membebaskan tidak
menjadi ahli waris
|
Dalam rangka menghapuskan perbudakan, dalam ajaran Islam,
tuan yang membebaskan budaknya menjadi ahli waris dari budak yang telah
dimerdekakannya. Pada zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada maka
ketentuan tersebut otomatis sudah tidak berlaku.
|
Ayat-ayat kewarisan itu turun secara
berangsur-angsur, sejak tahun ke-II sampai VII Hijriyah selama Rasulullah
berada di Madinah, menggantikan hukum adat kewarisan Jahiliyah, sejalan dengan
ayat-ayat yang mengatur hukum keluarga (perkawinan). Demikian pula praktik
pelaksanaan hukum kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan
demi perubahan yang kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan
masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera denga susunan keluarga yang ersifat
bilateral.
Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan
yang dibangun oleh syari’ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat
bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab
jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan
praktik hukum keluarga dan Hukum Kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya.
Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah
mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai
sekarang. Dan
paham inilah yang masuk dan diajarkan kepada ummat Islam di Indonesia.
Ketidakseimbangan telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut dan
berkembang di Indonesia adalah hukum keluarga yang bersifat bilateral,
sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal sehingga hukum
kewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat sambutan secara tangan terbuka
karena dirasa belum/ tidak pas untuk diterapkan dalam praktik.
Sebagai
jalan keluar untuk penyelesaian pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia,
maka tersusunlah ketentuan pelaksanaan pembagian harta waris yang disusun dan
disepakati oleh beberapa ulama Indonesia. Dan untuk penetapannya pemerintah
menerbitkan Instruksi Presiden nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam yang di dalamnya (Buku II) termaktub hukum waris Islam dan hal-hal
yang terkait dengan harta waris. Berikut adalah tabel praktis ahli waris dan
pembagian harta waris, sesuai dengan kompilasi hukum Islam.
*) disampaikan dalam
Rapat Dinas Kepala Desa, dari berbagai sumber dan rujukan
Makalah 2
Sosialisasi Hukum Waris
Islam di Indonesia
Oleh : Nasichun Amin,M.Ag (Penghulu Madya
dan Kepala KUA Kec. Duduksampeyan
Kab. Gresik Jawa Timur)
Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli
waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan
berapa bagiannya masing-masing.
Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan,
disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar
terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam
kehidupan di bawah naungan dan ridho Illahi. Aturan hukum kewarisan Islam
diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu system hukum kewarisan yang sempurna.
Sejarah Hukum Kewarisan Islam
Sejarah Hukum Kewarisan Islam tidak
terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum
Kewarisan Islam dapat dipaparkan sebagai berikut ;
1. Hukum kewarisan adat Arab pada
zaman Jahiliyah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang
didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan,
dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja,
yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna
mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas
harta peperangan.
2. Perempuan dan anak-anak tidak
mendapatkan warisan, karena dipandang tidak mampu memangul senjata guna
mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas
harta peperangan. Bahkan orang perempuan yaitu istri
ayah dan/ atau istri saudara dijadikan obyek warisan
yang dapat diwaris secara paksa. Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam
dengan turunnya Surat An Nisa’, Ayat 19 yang melarang menjadikan wanita
dijadikan sebagai warisan. Dalam Ayat tersebut Allah SWT. Berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal
bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa”.
3. Selain itu perjanjian
bersaudara, janji setia, juga dijadikan dasar untuk saling
mewarisi. Apabila salah seorang dari mereka yang telah mengadakan perjanjian
bersaudara itu meninggal dunia maka pihak yang masih hidup berhak mendapat
warisan sebesar 1/6 (satu per enam) dari harta peninggalan. Sesudah itu barulah
sisanya dibagikan untuk para ahli warisnya. Yang dapat mewarisi berdasarkan
janji bersaudara inipun juga harus laki-laki.
4. Pengangkatan anak yang
berlaku di kalangan Jahiliyah juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi.
Apabila anak angkat itu telah dewasa maka ia mempunyai hak untuk sepenuhnya
mewarisi harta bapak angkatnya, dengan syarat ia harus laki-laki. Bahkan pada
masa permulaan Islam hal ini masih berlaku.
5. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad
SAW. Hijrah ke Madinah beserta para sahabatnya, Nabi mempersaudarakan antara
Muhajirin dengan kaum Anshor. Kemudian Nabi manjadikan hubungan
persaudaraan karena hijrah antara Muhajirin dengan Anshor sebagai
sebab untuk saling mewarisi
6. Dari paparan tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat saling mewarisi pada Zaman Jahiliyah
adalah :
a. Adanya hubungan nasab/ kekerabatan
b. Adanya pengangkatan anak
c. Adanya janji setia untuk bersaudara
Ketiga jenis ahli waris tersebut
disyaratkan harus laki-laki dan sudah dewasa. Oleh karena itu, perempuan dan
anak-anak tidak dapat menjadi ahli waris. Kemudian pada masa permulaan Isalam
di Madinah, Rasulullah SAW. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshor,
persaudaraan karena hijrah ini juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi.
7. Dalam
perkembangannya, dasar saling mewarisi karena adanya pengangkatan anak, janji
setia, dan persaudaraan karena hijrah inipun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku
hukum kewarisan yang ditetapkan oleh Al Qur’an dan As Sunah sebagai suatu
ketentuan yang harus ditaati oleh setiap muslim.
8. Perempuan
dan anak-anak yang semula tidak tidak dapat mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam
diberikan hak (bagian) untuk mewarisi seperti halnya ahli waris laki-laki.
Mereka mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun banyaknya
menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam Syari’at Islam. Allah SWT.
Menegaskan ini dengan Firman-Nya dalam Surat An Nisa’ ayat 7, yang artinya
sebagai berikut ;
”Bagi orang laki-laki
ada hak (bagian) dari hartapeninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya; dan bagi
orang perempuan juga ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.
Kemudian
dalam ayat 11 Surat An Nisa’ itu pula Allah SWT. Berfirman yang artinya :
”Allah mensyari’atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.
9. Selanjutnya pewarisan yang
didasarkan perjanjian bersaudara (janji setia) juga dihapuskan dengan turunnya
Ayat 6 Surat Al Ahzab, yang artinya :
”..... dan orang-orang yang mempunyai
hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di
dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin,
kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu .....”
10. Kemudian mengenai kewarisan anak angkat
juga dihapuskan dengan turunnya Ayat 4 dan 5 Surat Al Ahzab, yang artinya :
”..... dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak
angkatmun sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah
perkataanmu di mulutmu saja. Sedang Allah mengatakan yang sebenarnya dan
menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka dengan memakai nama-nama
ayahnya (yang sebenarnya) sebab yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.
Jika kamu tidak mengetahuiayahnya maka (panggillah mereka seperti memanggil)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang-orang yang berada di
bawah pemeliharaanmu).....”
Kemudian di dalam Surat Al Ahzab, ayat 40
ditegaskan pula bahwa :
”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak
dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup
para nabi.....”
11. Sedang mengenai kewarisan berdasarkan
persaudaraan karena hijrah antara Muhajirin dengan Anshor telah dihapuskan
dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya :
”Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah
penaklukan kota Makkah”
(HR. Bukhori dan Muslim)
Hal ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah.
Hadits inilah yang dijadikan dasar penghapusan hubungan Muwarosah antara
Muhajirin dengan Anshor.
12. Ayat-ayat kewarisan itu turun secara berangsur-angsur,
sejak tahun ke-II sampai VII Hijriyah, selama Rasulullah berada di Madinah,
menggantikan hukum adat kewarisan Jahiliyah, sejalan dengan yat-ayat yang
mengatur hukum keluarga (perkawinan). Demikian pula praktik pelaksanaan hukum
kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang
kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib,
adil, dan sejahtera denga susunan keluarga yang ersifat bilateral.
13. Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan
yang dibangun oleh syari’ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat
bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab
jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan
praktik hukum keluarga dan Hukum Kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya.
Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah
mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai
sekarang. Dan
paham inilah yang masuk dan diajarkan kepada ummat Islam di Indonesia.
Ketidakseimbangan telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut
dan berkembang di Indonesia adalah kukum keluarga yang bersifat
bilateral, sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat
patrilineal sehingga hukum kewarisan patrilineal tersebut kurang
mendapat sambutan secara tangan terbuka karena dirasa belum/ tidak pas untuk
diterapkan dalam praktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji ulang dan ijtihad
baru di bidang hukum kewarisan.
14. dalam upaya menghapuskan perbudakan maka
Rasulullah SAW. Menetapkan bahwa orang yang memerdekakan budak, maka ia menjadi
ahli warisnya bila budak itu meninggal dunia. Akan tetapi pada masa kini
perbudakan secara yuridis sudah tiada lagi.
15. Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan,
masing-masing merupakan Sub-sistem yang membentuk suatu Sistem Hukum, yaitu
hukum keluarga. Antara keduanya tidak dapat dipisahkan ibarat sekeping mata
uang, antara satu sisi dengan sisi lainnya. Oleh karenanya kedua hukum tersebut
harus mempunyai sifat, asas dan gaya yang sama sehingga dapat dilaksanakan
dengan enak dan selaras dalam dalam tata kehidupan keluarga, apabila terjadi
ketidakselarasan maka dapat dipastikan akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan
keluarga. Demikian pula halnya dengan Hukum Kewarisan Islam sebagai sub-sistem
dari sistem hukum keluarga harus memiliki sifat, asas, dan gaya yang sama
dengan Hukum Perkawinan.
16. Selain itu dalam pengajaran Hukum Waris
pun terdapat berbagai Mahdzab, seperti halnya pada bidang-bidang lain.
Perbedaan ini terjadi karena faktor sejarah, tata kehidupan masyarakat,
pemikiran, ketaatan terhadap syari’ah, dan sebagainya yang berbeda-beda.
Demikian pula dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan juga
menimbulkan disparitas nya putusan Pengadilan Agama.
17. Disamping itu, corak kehidupan
masyarakat Arab yang bersifat patrilineal sangat menonjol dan mempengaruhi
pemahaman terhadap Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam yang kita
pelajari selama ini adalah hukum kewarisan yang lebih bercorak patrilineal karena
beraal dari pemahaman masyarakat Arab tempo dulu sehingga sering kali terasa
janggal dan tidak adil karena corak kehidupan masyarakat kita adalah bilateral,
sementara hukum waris yang akan diterapkan bercorak Patrilineal.
18. Keadaan yang demikian ini sangat
dirasakan oleh Mahkamah Agung RI. Sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang
bertugas membina jalannya peradilan dari semua lingkungan peradilan, termasuk
disini adalah Peradilan Agama.
19. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang
No.7, Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dimana kekuasaan Pengadilan Agama
untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa waris dipulihkan
kembali, maka kebutuhan terhadap hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan pasti
serta sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang bilateral
semakin terasa mendesak. Untuk itu pulalah kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1, tahun 1991,
tanggal 10 Juni 1991.
20. Menghadapi kenyataan tentang
perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, KH. Ali Darokah mengatakan
bahwa :
”Walhasil, hukum faraid yang ada perlu
dibina lagi, terutama untuk Indonesia, dengan hukum faraid konkrit yang dapat
mencakup soal-soal penting yang berkait dengan faraid, dan mencakup petunjuk
ayat-ayat Al Qur’an dan Al Hadits yang telah dipotong oleh sebagian ulama
fiqih. Bila pembinaan itu berhasil, Insya Allah persengketaan kita dapat
terselesaikan.”
Untuk menghilangkan kesenjangan antara
teori kewarisan dalam ilmu fiqih dengan rasa keadilan masyarakat islam maka
perlu diadakan kaji ulang terhadap hukum kewarisan Islam yang ada dan
mengembalikannya kepada sumber aslinya, yaitu Al Qur’an dan As Sunah. Untuk
itu, diluncurkanlah gagasan tentang reaktualisasi Hukum Islam yang kemudian hasilnya
dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.
Makalah
ini di tulis dari berbagai kutipan dan sumber rujukan. Wallahu A'lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar